Ditjen Diksi Gelar Rakor Program Vokasi Tahun 2020

  • Administrator
  • 26 Agustus 2020 Pukul 17:30
  • 3 menit, 41 detik
  • 422 Dilihat

Jakarta, Ditjen Diksi - Mengingat pentingnya setiap perguruan tinggi yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk berdiri tegar berlandaskan kepada indikator kerja utama (IKU), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) menggelar “Rapat Koordinasi Kebijakan Program Pendidikan Vokasi Tahun 2020” pada 26-29 Agustus 2020 di Jakarta. Rapat yang bertujuan untuk memfinalisasi penyusunan perjanjian kinerja dengan politeknik/AKN di lingkungan Ditjen Diksi ini dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto pada Rabu (26/08). 

“Mas Menteri (Mendikbud Nadiem Makarim, red) sangat memperhatikan IKU. Pengennya dikit, tapi ‘nendang’. Ini sangat serius agar vokasi tidak di bawah (pendidikan tinggi, red) akademik,” terang Wikan. 

Meski demikian, bukan berarti politeknik/AKN harus bersaing dengan akademik, melainkan saling bersinergi di dalam negeri sendiri. “Kita justru akan bersinergi dengan akademik, saling mengisi kekurangan,” tutur Wikan. 

Sementara itu rangkaian program, kebijakan, dan kesepakatan yang dilakukan oleh Ditjen Vokasi menjadi langkah-langkah konkret untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan vokasi Indonesia. Berjalannya program vokasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan vokasi ini akan membantu memaksimalkan fungsi pendidikan vokasi sebagai sebuah solusi bagi Indonesia di masa depan. 

“Kita ini dianggap sebagai jamu mujarab di Indonesia. Tapi, di satu sisi kita juga disudutkan. Mungkin kita juga yang merasa inferior, tapi jangan sampai kita merasa superior. Jadilah warrior, karena jamu mujarab Indonesia adalah Vokasi,” ujar Wikan.

Rencananya, pada acara tersebut bakal digelar diskusi panel menyoal kebijakan program PTVP dan kebijakan penetapan target IKU politeknik/AKN di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi oleh Direktur Perguruan Tinggi Vokasi dan Profesi, kebijakan program SMK oleh Direktur SMK, kebijakan program kemitraan dan penyelarasan DUDI oleh Direktur Kemitraan dan Penyelarasan DUDI, serta kebijakan program kursus dan pelatihan oleh Direktur Kursus dan Pelatihan.

Tak hanya dari kalangan sendiri, acara tersebut juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan yang membahas persoalan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu, pada kesempatan tersebut juga akan diisi dengan diskusi antarkelompok hingga penandatangan perjanjian kinerja antara Dirjen Pendidikan Vokasi dengan para Direktur. (Diksi/TM/AS/AP)