Hadiri Peresmian SMK BLUD, Dirjen Vokasi: SMK BLUD untuk Tingkatkan Layanan Pendidikan
Aceh, Ditjen Vokasi - Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Kiki Yuliati, menghadiri acara launcing atau Peresmian 68 SMK BLUD di Aceh. Dengan jumlah tersebut, Aceh menjadi provinsi terbanyak yang memiliki SMK berstatus badan layanan umum daerah (BLUD) di antara provinsi lainnya di Indonesia.
Status BLUD SMK disematkan kepada SMK negeri yang memiliki produk unggulan dan dapat mengelola proses produksi di teaching factory (Tefa) secara fleksibel tanpa melanggar aturan. Status BLUD ini diberikan setelah sekolah melalui serangkaian proses penilaian dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan setempat. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Aceh.
Dalam sambutannya, Dirjen Kiki, mengatakan bahwa status BLUD menjadikan SMK lebih otonomi dalam mengelola anggaran sekolah. Oleh sebab itu, ia mengingatkan kepada para kepala sekolah agar memperkuat dan menjaga tanggung jawab dan akuntabilitas dalam mengelola sekolah.
“Tujuan BLUD bukan untuk cari uang, tapi untuk meningkatkan layanan pendidikan baik dari sisi kualitas maupun jumlah tanpa menunggu pemerintah dengan cara mencari sumber dana mandiri lewat produknya,” kata Kiki dalam sambutannya di Aceh, Jumat (17-3-2023).
Masih menurut Kiki, dengan status sebagai BLUD, para kepala SMK juga harus dapat mengubah mindset mereka dalam mengelola sekolah. Mereka saat ini tidak hanya sebagai kepala sekolah saja, tetapi juga berperan sebagai CEO sehingga mereka bisa lebih tangkas dan inovatif dalam mengelola SMK.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Kiki juga mengapresiasi Pemerintah Aceh yang memiliki komitmen tinggi dalam memperhatikan SMK. Dengan demikian, Provinsi Aceh menjadi provinsi dengan status BLUD tertinggi di Indonesia.
Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, mengatakan bahwa status BLUD diharapkan bisa menginspirasi SMK lain yang belum berstatus BLUD agar segera menyiapkan segala persyaratan sehingga bisa naik status. Ia mengatakan bahwa status BLUD bermanfaat bagi sekolah untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan secara mandiri lewat anggaran yang diperoleh dari BLUD.
“Mudah-mudahan dengan BLUD ini SMK kita ini benar-benar maju, silakan dikembangkan, cari potensi diri masing-masing lalu koordinasikan dengan badan usaha di daerah untuk memajukan produk siswa,” kata Achmad.
Untuk memajukan berbagai produk unggulan dari siswa SMK, Pj. Gubernur Achmad juga menyarankan agar kolaborasi dapat dibangun pihak sekolah dengan badan usaha yang ada di wilayah masing-masing. Dengan begitu akses masyarakat terhadap produk usaha SMK dapat lebih mudah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Alhudri, menyebutkan, dari 153 SMK yang ada di Aceh, sebanyak 68 resmi berstatus BLUD. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak di antara provinsi lainnya di Indonesia.
Alhudri mengatakan, BLUD SMK bertujuan untuk memberikan pengesahan bagi SMK untuk melakukan promosi dan produksi berbagai produk unggulannya. Sekaligus mengedukasi peserta didik dalam menghadapi dunia kerja nanti.
“Kedua, meningkatkan kreativitas guru dan siswa dalam melahirkan inovasi terbarukan terkait pembelajaran dan kewirausahaan untuk mendorong ekonomi mikro masyarakat, sekaligus menekan inflasi,” kata Alhudri.
Selain dihadiri oleh Dirjen Pendidikan Vokasi, peresmian 68 SMK BLUD ini juga diikuti oleh Kepala SMK di Aceh, Plh. Kepala Biro Adpim Setda Aceh (Rahmadin), dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh. Peresmian sendiri dilakukan oleh Pj. Gubernur Aceh di halaman SMK 1, 2, dan 3 Banda Aceh. (Nan/Cecep Somantri)
