Kemendikbudristek Tunjuk Dua SMK Jadi Percontohan PK 'Cyber Security'

Kemendikbudristek Tunjuk Dua SMK Jadi Percontohan PK 'Cyber Security'

Bogor, Ditjen Vokasi - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjuk dua sekolah menengah kejuruan (SMK), yakni SMK Wikrama Bogor dan SMKN 2 Jakarta, menjadi percontohan Program Pusat Keunggulan (PK) “Cyber Security”.

 

"Untuk mendapatkan kesempatan mengikuti Program Pusat Keunggulan, setiap SMK akan melalui proses yang ketat," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek, Saryadi, usai peluncuran program SMK PK Cyber Security di SMK Wikrama Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

 

Saryadi menjelaskan, di Indonesia terdapat 1.402 SMK yang telah melaksanakan Program PK dari berbagai bidang sejak tahun 2021, salah satunya teknologi informasi, termasuk rekayasa perangkat lunak. Sisanya, bidang lain sesuai keunggulannya. Program PK, tambah Saryadi, membimbing siswa selama tiga sampai empat tahun sesuai program sekolah masing-masing.

 

Dalam program SMK PK Cyber Security, Kemendikbudristek menggandeng pihak industri dan yayasan yang lekat dengan teknologi informasi, yakni Infra Digital Foundation (IDF) dan perusahaan kartu kredit Master Card.

 

"Jadi, proses seleksinya itu bertahap mulai dari administrasi. Kami ingin memastikan SMK-SMK yang bergabung atau yang akan ditunjuk sebagai pelaksana SMK PK ini miliki potensi untuk berkembang," kata Saryadi.

 

Ia menyebutkan kriteria yang diperhatikan Kemendikbudristek untuk SMK yang ingin masuk dalam program PK, yakni kapasitas kelembagaannya, kapasitas manajemen di sekolah, dan kapasitas SDM. Ketiga kriteria itu akan dievaluasi dengan tahapan administrasi, evaluasi berbasis program sebagai SMK PK, dan khusus SMK yang masuk pemadanan dukungan ada proses kurasi untuk menunjukkan dukungan dari industri itu bisa mewujudkan tujuan PK.

 

Saryadi menjelaskan, Kemendikbudristek menggandeng beberapa perguruan tinggi dalam hal pengawasan jalannya program tersebut di SMK. "Jadi, prosesnya cukup panjang guna memastikan keberhasilan dari program ini. Artinya, kalau ada SMK yang ditunjuk oleh Kemendikbudristek sebagai SMK PK dan pemadanan dukungan, mereka potensial untuk berkembang," kata Saryadi.

 

Kepala SMK Wikrama Bogor, Iin Mulyani, menyatakan bahwa proses masuk dalam program Kemendikbudristek memang cukup ketat sehingga sekolah yang dipimpinnya terus menyesuaikan syarat-syarat yang dibutuhkan. "Suatu kehormatan, kita tahun 2021 masuk program PK Kemendikbudristek ini dan tahun 2022 ini terpilih untuk Cyber Security yang sebetulnya sudah dikerjasamakan lama dengan pihak IDF," jelasnya. (Diksi/Mya/AP/NA)