Sosialisasikan Kurikulum Merdeka di Pekalongan

Pekalongan, Ditjen Vokasi - Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek, Wartanto melakukan kunjungan kerja ke Sekolah  Menengah Pertama (SMP) I Wonopringgo, Pekalongan Jawa Tengah, pada Rabu (27/7). 

 

Rombongan diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan,  Akbar Yulianto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, Kholid dan Kepala Sekolah SMP I Wonopringgo dan sejumlah guru.

 

Menurut Wartanto, kunjungan kali ini untuk meninjau kesiapan kegiatan belajar bagi sekolah yang sudah mendaftarkan implementasi Kurikulum Merdeka.

 

Selain itu, juga untuk menyosialisasikan implementasi Kurikulum Merdeka dan mendengarkan kendala yang dihadapi satuan pendidikan dalam melaksanakan kurikulum rersebut.

 

“Kami juga ingin mengenalkan plartform Merdeka Belajar untuk mendukung  Kurikulum Merdeka,”ujar Wartanto

 

Terkait implementasi Kurikulum Merdeka, Wartanto mengatakan pelaksanaan kurikulum  ini  tidak boleh dipaksakan,.

 

Penerapannya tergantung dari kesiapan dan kondisi sekolah tersebut. “Jadi tidak ada paksaan dalam menerapkan Kurikulum  Merdeka,” kata Wartanto.

 

Oleh karena itu, Kemendibudristek telah menyiapkan tiga kurikulum yakni Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat dan Kurikulum Merdeka. “Sekolah dapat memilih kurikulum tersebut sesuai dengan kondisi sekolah,” ujar Wartanto.

 

Meski begitu, menurut Wartanto, kepala sekolah dan guru diminta untuk melakukan evaluasi, apakah sekolah tersebut sudah siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka. “Kalau  sudah siap silahkan menerapkan kurikulum tersebut,” katanya.

 

Wartanto menjelaskkan, Kurikulum Merdeka adalah kurikulum sekolah yang mengacu pada pertumbuhan bakat dan minat peserta didik.

 

Dengan adanya kurikulum ini, peserta didik dapat memilih pelajaran yang dikehendakinya sesuai minat dan bakatnya dengan pendekatan pembelajaran  Project Based Learning (PBL).

 

“Dengan pendekatan ini masa depan anak didik tidak ditentukan sekolah, tetapi oleh  anak itu sendiri,” tambah Wartanto .

 

Keunggulan Kurikulum Merdeka

 

Kurikulum merdeka memiliki sejumlah keunggulan yang akan memudahkan murid,  guru, dan sekolah dalam pelaksanannya.

 

Pertama, Kurikulum Merdeka lebih sederhana dan mendalam. “Artinya, kurikulum ini hanya fokus pada materi yang esensial pada tumbuh kembang dan masa depan  anak didik,” kata Wartanto.

 

 

Kedua, kurikulum lebih merdeka dan tidak ada jurusan pada siswa Sekolah Menengah Atas (SM). Sebaliknya peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya. “Silahkan anak  didik mengambil mata pelajaran yang dimauinya,” kata Wartanto.

 

Selain itu, guru juga diberikan keleluasaan dalam mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. “Pengembangan kompetensi peserta didik sesuai dengan fasenya,” tambah Wartanto.

 

Wartanto mencontohkan untuk pembelajaran bidang pertanian misalnya, peserta didik tingkat PAUD misalnya diajarkan mengenal tanaman, sebaliknya anak didik ditingkat SMP sudah diajarkan cara menanam. Artinya, pembelajaran itu sesuai dengan fase peserta didik,” ujarnya

 

Ketiga, Kurikulum Merdeka lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran dilakukan melalui berbagai kegiatan berbasis proyek di dalam kelas.

 

Dengan demikian, peserta didik akan mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan saat lulus sekolah, seperti bekerja dalam kelompok dan menghasilkan suatu karya.

 

Platform Merdeka  Belajar

 

Untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, Kemedikbudristek menyiapkan platform Merdeka Belajar. Bagi guru yang mengalami kesulitan mengimplemntasikan Kurikulum Merdeka,  dapat mengambil  materi pembeajara dari platform tersebut.

 

Oleh karena itu, Wartanto mengajak para guru untuk memanfaatkan platform Merdeka Belajar. “Disana ada banyak materi yang bisa dipelajari dan digunakan dalam pembelajaran,” katanya.  

 

Tiga Jalur

 

Bagi sekolah  yang sudah mendaftarkan Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek menyiapkan tiga jalur yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing.

 

Jalur pertama kurikulum merdeka belajar mandiri. Melalui jalur ini  tidak ada bimbingan teknis. “Manfaatkan komunitas belajar untuk berdiskusi dan berkonsultasi bila ada kesuliatan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka.

 

Jalur kedua, Kurikulum Merdeka Berubah. Sekolah dapat menerapkan kurikulum 2013, namun dapat memasukan sebagian dari Kurikulum Merdeka.

 

Jalur ketiga, Kurikulum Merdeka Berbagai. Dalam jalur ini sekolah dapat menyusun bahan ajar sendiri dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. ‘Tiga jalur itu silahkan dipilih mana yang sesuai kondisi sekolah,” kata Wartanto.

 

Dalam kesempatan itu, Wartanto juga meluruskan sejumlah isu yang terkait dengan kurikulum merdeka. Seperti adanya isu kurikulum merdeka harus diterpaakan pada tahun ajaran 2022/2023. “ itu tidak benar dan tidak diwajibkan tergantung kondisi sekolah,” katanya.

 

Selin itu  Dinas  Pendidikan dan Pemeritah Daerah juga tidak boleh menekan dan menentukan salah satu pengunaan kurikulum. “Pemda  hanya wajib mendorong kepada sekolah dan guru untuk melakukan refleksi kesiapan dalam menerapkan kurikulum merdeka,” kata Wartanto.

 

Wartanto juga menjelaskan, penerapan kurikulum medeka tidak  menunjukan kinerja daerah.  “Semua itu semata karena kondisi sekolah,” kataya.

 

Lebih penting, Wartanto, juga menekankan bahwa sekolah yang tidak memiliki fasilitas apapun juga bisa mengunakan Kurikulum Merdeka. (Diksi/Bam/AP/NA)