Ditjen Pendidikan Vokasi Tingkatkan Kapasitas Pegawai untuk Penguatan Program PKK dan PKW

Jakarta, Ditjen Diksi – Dalam upaya meningkatkan kapasitas pegawai mengenai kebijakan dan program yang dijalankan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui Direktorat Mitras DUDI menyelenggarakan pertemuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam rangka penguatan kebijakan program PKK dan PKW di Jakarta (7/6).

Dalam rapat tersebut, para peserta turut menyampaikan pendapatnya mengenai Program Kecakapan Kerja (PKK) serta Program Kecakapan Wirausaha (PKW). “Untuk melahirkan generasi yang kompeten, salah satunya adalah dengan mempertajam pengelolaan PKK dan PKW. Dengan begitu, diharapkan adanya program ini dapat membantu para lulusan untuk terserap di DUDIKA,” tutur Wartanto, Direktur Kursus dan Pelatihan.

Karenanya, untuk mendukung berjalannya program tersebut agar tepat sasaran serta berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, maka sinergi terhadap berbagai lembaga, industri maupun pemangku kepentingan harus terus dilakukan.

Wartanto juga menjelaskan bahwa sinergi tersebut dilakukan sebagai upaya “link and match” untuk membuka peluang bagi peserta didik agar bisa magang langsung di industri. Sehingga, “Kompetensi peserta didik dapat secara langsung terasah agar lebih terampil dan kompeten untuk dapat terserap di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA),” ujarnya.

Program PKK sendiri merupakan sebuah program yang menyasar pada anak usia sekolah tidak sekolah (ATS) yang berusia 15-25 tahun. Direktorat Kursus dan Pelatihan menargetkan akan ada 16.676 ATS yang nantinya akan diberikan bantuan untuk melakukan pembelajaran sesuai bidang kompetensinya, hingga proses uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi keahlian yang dapat menjadi nilai jual kepada industri untuk cakap bekerja.

Sementara itu program PKW diselenggarakan untuk dapat memberikan bekal bagi peserta pelatihan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui bidang kompetensi yang dimilikinya. Setali tiga uang, program ini juga bisa menjadi salah satu jawaban dari problematika pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial, seperti pengangguran.

“Apabila lulusan ini membuat sebuah bisnis dan usaha kemudian berhasil, maka ini menjadi jawaban mereka membuka peluang kerja baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran,” tambah Wartanto.

Wartanto juga berharap agar LKP ini dapat berkomitmen menjalani setiap proses dari rangkaian kegiatan PKK maupun PKW, termasuk dalam pembuatan laporan. Hal itu guna menjadi evaluasi bersama mengenai implementasi PKK atau PKW.

Adapun bagi seluruh masyarakat penggerak lembaga kursus dan pelatihan, dapat mengajukan proposal bantuan PKK maupun PKW melalui https://kursus.kemdikbud.go.id. (Diksi/Tan/AP/Teguh Susanto)