Kemendikbudristek Dorong Sekolah Terapkan Kurikulum Merdeka
Lombok Utara, Ditjen Vokasi - Sekretaris Ditjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek, Wartanto, melakukan kunjungan ke Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, untuk melihat pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).
"Pemerintah mendorong sekolah, baik SD, SMP maupun SMA/SMK, menerapkan Kurikulum Merdeka bila benar-benar sudah," jelas Wartanto saat diterima Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu (4/8).
Turut dalam kunjungan kerja Sesditjen Diksi ke Lombok Utara tersebut, antara lain Kepala Balai Besar Guru Penggerak (BGP) NTB (Suka), Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara (Adenan), dan Tim IKM.
Menurut Wartanto, tidak ada paksaan bagi sekolah untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Jadi, tidak benar kalau ada yang menyatakan sekolah, kepala sekolah, dan guru harus menerapkan Kurikulum Merdeka.
Oleh karena itu, Wartanto meminta sekolah jangan terpengaruh bila ada pihak tertentu yang menyatakan pemerintah memaksakan sekolah wajib menggunakan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran. "Itu tidak benar. Tidak benar juga sekolah harus memiliki komputer dan sarana prasarana penunjang lain untuk menerapkan pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka," tegasnya.
Wartanto menjelaskan bahwa Kurikulum Merdeka ini diluncurkan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, bersamaan dengan peluncuran Platform Merdeka Mengajar (PMM) pada tanggal 11 Februari 2022 lalu.
Kurikulum Merdeka dilaksanakan berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, khususnya Implementasi Kurikulum Merdeka yang akan berlaku pada tahun ajaran 2022/2023.
“Jadi, kalau sekolah siap, silakan mulai menerapkan Kurikulum Merdeka yang benar-benar memberikan kebebasan kepada sekolah, kepala sekolah, guru, juga siswa sesuai dengan minat dan kesukaan mereka,” ujar Wartanto.
Bupati Djohan pun menyatakan mendukung program Kurikulum Merdeka yang telah digulirkan pemerintah pusat. "Kami sepenuhnya mendukung program dan kebijakan pemerintah pusat, termasuk kebijakan penerapan Implementasi Kurikulum Merdeka, yang ada di sekolah-sekolah di Lombok Utara," jelasnya. (Diksi/Mya/AP/NA)
