Kuatkan Strategi 2021, Ditjen Diksi Gelar Rakor Evaluasi 2020

  • Administrator
  • 28 Desember 2020 Pukul 19:14
  • 8 menit, 9 detik
  • 28 Dilihat

Jogjakarta, Ditjen Diksi – Dalam rangka melakukan evaluasi atas capaian anggaran maupun secara sasaran pelaksanaan program kebijakan strategis tahun 2020, Ditjen Pendidikan Vokasi melaksanakan “Rapat Koordinasi Evaluasi dan Peningkatan Program Kebijakan Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020”. Rakor yang digelar pada 28-30 Desember 2020 di Jogjakarta ini dilakukan untuk menganalisis kendala dan strategi implementasi program kebijakan pendidikan vokasi, serta peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program di masa mendatang.

Adapun tujuan rakor ini adalah untuk melakukan evaluasi atas penyerapan anggaran, capaian pelaksanaan program dan kebijakan strategis, sebagai forum refleksi implementasi atas program dan kebijakan dari para pemangku kepentingan terkait, me-review keberlanjutan program dan kebijakan strategis, serta sebagai wadah penyampaian usulan inovasi program dan kebijakan strategis untuk tahun 2021di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi. 

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto mengatakan, tahun 2020 ini penyerapan anggaran saat ini masih  sebesar 86,4% dan diharapkan naik karena beberapa yang masih dalam proses penyelesaian pertanggungjawaban. Adapun salah satu penyebabnya adalah dikarenakan adanya beberapa program baru  yang saat diluncurkan memerlukan waktu untuk mempersiapkan pelaksanaannya termasuk  kesiapan dari pelaksana program. 

Selain itu, masa pandemik Covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Misalnya, banyak perjalanan dinas tidak dapat dilakukan sehingga program kegiatan dilakukan secara blended, atau bahkan dilakukan secara full daring yang berimbas pada penyerapan anggaran yang tidak maksimal.

“Saat ini kita membutuhkan evaluasi terhadap implementasi program-program dan kebijakan di lingkungan Ditjen Diksi tahun 2020, terutama untuk mewujudkan visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global,” jelas Wikan.

Wikan menambahkan, untuk mewujudkan hal tersebut, maka 9 poin paket “link and match” merupakan filosofi yang mendasari Ditjen Pendidikan Vokasi untuk bergerak maju. “Pendidikan vokasi harus menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, terampil dan unggul sesuai kebutuhan dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja,” tuturnya.

Wikan pun menjelaskan, terdapat 11 program pengembangan Ditjen Pendidikan Vokasi di tahun 2021, yaitu:

1. Fokus pada output dan outcomes, bukan hanya pada proses maupun administrasi. Lulusan pendidikan vokasi harus dapat memuaskan DUDI, kompeten, unggul dan sesuai, serta menghasilkan produk nyata yang dihilirkan ke pasar/industri/masyarakat.

2. Fokus kepada kebijakan utama, yaitu Merdeka Belajar, menjadi pembelajar Pancasila dan kebijakan “link and super match”.

3. Fokus pada program kerja utama, yaitu SMK Pusat Keunggulan, P3TV, PKK dan PKW, training SDM Vokasi, SMK-D2 Jalur Cepat, dan upgrading D3 menjadi sarjana terapan.

4. Pandemic concern yang berdampak pada jenis kegiatan serta pola sasaran. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengurangi event luring, mix dengan daring meeting, melakukan kegiatan yang realistis di masa pandemik, serta terkait dengan kebekerjaan lulusan di masa pandemik.

5. Persiapan dan pelaksanaan kegiatan lebih awal. Penyediaan  juknis/KAK kegiatan dirilis lebih awal dan komprehensif, serta meningkatkan kualitas sosialisasi persiapan kegiatan.

6. Sinergitas internal ditingkatkan lebih kuat dan mendalam antar-Direktorat Teknis Diksi, serta peran strategis Direktorat Mitras Dudi diperkuat untuk mendukung program kerja ke seluruh direktorat teknis, termasuk peran penting Balai Besar agar disiapkan dengan baik.

7. Kolaborasi dengan stakeholder, yaitu meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder dan mitra, lintas ditjen dan lintas kementerian, pemda, serta IDUKA.

8. Re-branding yang kuat, cerdas  dan impactfull. Setiap program kerja harus tersampaikan value dan message-nya dengan kreatif dan kekinian.

9. Terukur dan akuntabel. Program dan kegiatan yang dilakukan selalu terukur dalam aspek kualitas capaian, aspek administrasi-akuntabilitas, serta concern pada data dan statistik.

10. Efektif dan efisien dalam aspek realisasi pembiayaan, sumber daya, manajemen, dan aspek lainnya.

11. Memaksimalkan teknologi digital dan TIK untuk meningkatkan efektivitas proses dan kualitas layanan.

 

“Selain mendengarkan pandangan dari para pemangku kepentingan yang ikut andil dalam pelaksanaan program kebijakan, saya juga ingin berdiskusi lebih lanjut bersama tim pakar untuk strategi yang perlu dijalankan sehingga penyerapan anggaran dan pelaksanaan program kebijakan berjalan optimal,” tutur Wikan. 

Karenanya, tambah Wikan, tahun 2020 dapat menjadi baseline agar tahun berikutnya dapat melakukan pekerjaan dengan lebih bersungguh-sungguh. “Saya berharap, rakor ini membawa manfaat dan ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang dapat membawa perubahan yang positif, yang tentu dapat menguatkan vokasi dan menguatkan Indonesia,” jelasnya.

Dalam pembukaan rakor tersebut,dihadiri juga prof. Ainun Naim selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyampaikan bahwa penyerapan anggaran harus dibarengi dengan hasil nyata dalam peningkatan hasil kualitas lulusannya, serta para pejabat eselon dua di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi. Kegiatan tersebut juga akan menghadirkan Deputi Menteri Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, tim pakar, serta perwakilan dari pemangku kepentingan lainnya. (Diksi/AP/KR)